News

Anies teken Pergub proyek reklamasi, janji kampanye dipertanyakan

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Anies teken Pergub proyek reklamasi, janji kampanye dipertanyakan "Sok heroik menolak reklamasi," - Teddy Gusnaidi

Janji kampanye Anies-Sandi untuk menghentikan proyek reklamasi tampaknya hanya tinggal janji. Pasalnya, setelah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah meneken Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pengelolaan reklamasi, Senin (04/06/2018).

Hal ini tentu menjadi tanda proyek yang disebut sebagai bentuk pencemaran lingkungan tersebut akan terus dilanjutkan.

Pergub 58 Tahun 2018 itu ditandatangani dan sudah berlaku sejak diundangkan. Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhanah, Rabu (13/06/2018).

“Secara formal Pergub sudah diundangkan dan berlaku,” jawab Yayan.

Diketahui dalam pasal 4, Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi (BKP) adalah lembaga ad hoc yang akan melaksanakan pengelolaan reklamasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta.

“BKP Pantura Jakarta mempunyai tugas mengoordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta,” bunyi pasal 4.

Dalam pasal tersebut juga disebutkan BKP Pantura Jakarta mempunyai tugas untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta.

Sementara itu, Ketua BKP Pantura Jakarta adalah Sekda DKI, Wakil Ketua diisi oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI, Sekretaris merangkap anggota diisi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan beranggotakan 18 Pejabat.

Diketahui penandatanganan Pergub ini banyak menuai kecaman dari berbagai pihak. Di antaranya dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang menganggap kebijakan ini melanggar janji kampanye.

“Setelah tidak melakukan pembongkaran, tapi hanya penyegelan bangunan di pulau D hasil reklamasi, Anies-Sandiaga ternyata memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, ditandai dengan ditetapkannya peraturan gubernur tersebut oleh Gubernur Anies pekan lalu,” kata mereka.

Menurut mereka, Anies-Sandiaga sebelumnya menyatakan secara terbuka dan menggebu-gebu untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta demi kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir, dan segenap warga Jakarta ketika kampanye pemilihan kepala daerah Jakarta yang lalu.

Namun, tampaknya janji hanya sekedar janji setelah Pergub disahkan oleh Gubernur Anies beberapa waktu lalu.

“Janji penghentian reklamasi tersebut merupakan poin nomor 6 dari 23 janji politik Anies-Sandiaga,” sebut koalisi.

Mereka juga menambahkan janji tersebut sebagai hutang yang harus dibayar kepada pemilihnya yang percaya bahwa janji tersebut akan terwujud.

Sementara itu, Dewan Presidium Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi juga ikut mengomentari Pergub yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut.

Teddy menuliskan sindirian untuk Anies dengan membalas cuitan terkait pemberitaan pengesahan Pergub reklamasi.

"Ini juga tulisan lama gue soal Reklamasi ketika @aniesbaswedan masih sok heroik menolak reklamasi. Sekarang dia membuat Pergub reklamasi sesuai dengan yang gue tulis," tulis Teddy.

Dalam cuitannya tersebut, Teddy melampirkan sebuah catatannya di web pribadinya, teddygusnaidi.com. Teddy menilai jika reklamasi merupakan proyek pemerintah pusat dan bukan proyek pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya, Anies-Sandiaga diketahui telah menyegel pulau D dalam proyek reklamasi Jakarta. Namun, tampaknya hal tersebut kini sia-sia.

 

 

 

 

Kubu Prabowo nilai kubu Jokowi sering serang dengan isu-isu aneh
Prabowo-Sandi tiga kali minta maaf, PSI: Musti taubat dan hijrah
Irlandia selidiki pengakuan tiga pilot yang lihat piring terbang
PDI sebut 'poster Jokowi raja' jurus baru kampanye hitam
Mahathir Mohamad temui Vladimir Putin bahas jet tempur
Fahri Hamzah resmikan program magang ke Jepang
Sri waspadai penguatan dolar dan harga minyak
Akar kecanduan air rebusan pembalut
Korban kekerasan seksual di institusi pendidikan jauh dari keadilan
TKD Jabar: Suara Jokowi-Ma'ruf di Priangan Barat dan Priangan Timur masih lemah
DPR desak Kemenag efisienkan pembuatan kartu nikah
Ma'ruf Amin: Masyarakat salah paham soal orang buta dan budek
Demokrat sepakat dengan Sandiaga soal genderuwo ekonomi di pemerintahan Jokowi
Kubu Prabowo sebut penurunan kemiskinan Jokowi kalah dengan Megawati dan Gusdur
DPR nilai sudah seharusnya standar nilai CPNS tinggi
Fetching news ...