PKS nilai ada kejanggalan pembatalan kenaikan BBM

REPORTED BY: Insan Praditya

PKS nilai ada kejanggalan pembatalan kenaikan BBM Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan ada kejanggalan dari pembatalan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh presiden Jokowi. Menurutnya, tidak ada koordinasi antara Menteri ESDM Ignasius Jonan dengan Presiden Jokowi.

"Jadi ini bagian-bagian yang menurut saya harusnya tidak tersampaikan ke publik dalam artian menteri menaikkan kemudian presiden menurunkan dengan berargumentasi yang aneh-aneh, harusnya itu dikoordinasikan di internal pemerintah," kata Hidayat saat ditemui wartawan. di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Hidayat berharap diturunkannya harga Premium oleh presiden Jokowi bukan untuk pencitraan semata menjelang Pemilu 2019. Menurutnya, banyak masyarakat yang menduga kebijakan presiden tersebut hanya pencitraan saja.

"Supaya kemudian orang tidak menduga-duga bahwa seluruh kebijakan pemerintah hanya pencitraan, pencitraan dan sebagainya. Tapi harus betul berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia," ujarnya.

Hidayat mengatakan saat ini daya beli masyarakat memang tengah menurun. Oleh karena itu, Hidayat mengatakan kubu Prabowo-Sandi fokus pada isu ekonomi Indonesia di Pilpres 2019.

"Tapi sekarang diakui daya beli masyarakat turun, jadi menurut saya apakah ini yang kemudian membuat Pak Sekjen PDIP agar meminta pihak pak Prabowo tidak menggunakan isu ekonomi di dalam kompetisi atau kontestasi pilpres. Ini juga menjadi sangat jelas," pungkasnya.

Sebelumnya, Keputusan Presiden Jokowi membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Keputusan presiden berubah dalam selang waktu 30 menit dari pengumuman yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Demokrat tidak sanksi cuitan Andi Arief
Kubu Prabowo komitmen selesaikan kasus pelanggaran HAM Novel Baswedan
Pentingnya pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi UMKM
Bawaslu izinkan negative campaign
Pelaku penembakan DPR anggota Perbakin asal Tangsel
Mengapa sniper incar Komisi III?
Politisi Gerindra duga sniper tembak DPR dari Gedung Kompas
Sniper tembak ruangan politisi Gerindra
Neraca perdagangan migas defisit 1,07 miliar dolar
Kesulitan mencintai orang lain
PKS boleh kampanye negatif, Fahri: mungkin Sohibul mau tanggung dosa
OTT KPK di Bekasi terkait suap izin properti
Beda dengan PKS, Golkar larang kader kampanye negatif
Indonesia kecolongan di balapan kedua kelas Underbone Kejuaraan Asia
Ini alasan pembalap Australia ex-Motogp tidak balap di Sentul
Fetching news ...