Ideas Law

Jalan lahir kesewenang-wenangan DPR

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Jalan lahir kesewenang-wenangan DPR

Dewan Perwakilan Rakyat baru saja memparipurnakan RUU Perubahan UU MD3. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui media massa, tiga substansi yang terdapat dalam UU MD3 adalah tentang hak imunitas DPR, izin pemeriksaan anggota DPR ke MKD, dan pemanggilan paksa oleh DPR.

Terkait hak imunitas DPR, informasi yang diperoleh mengatakan bahwa seseorang yang mengkritik DPR akan dipidanakan. Mengenai izin pemeriksaan anggota DPR, UU MD3 yang baru diparipurnakan menginginkan supaya terlebih dahulu meminta izin ke Majelis Kehormatan Dewan. Sementara itu, terkait pemanggilan paksa, Polri diwajibkan untuk memenuhi perintah DPR supaya mau melakukan tindakan polisionil berupa pemanggilan paksa bagi siapa saja yang tidak mau dipanggil DPR.

“Hak imunitas parlemen (parliamentary immunity) sejatinya diperkenankan untuk melindungi anggota dewan dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Akan tetapi, imunitas parlemen tidak bisa digunakan untuk melindungi anggota DPR yang terindikasi korupsi, menerima suap atas semua pernyataan, pertanyaan, atau keputusan yang dibuatnya, melakukan tindakan nepotis, kolusi, pedagangan gelap, menyampaikan fitnah, ujaran kebencian, terjerat narkoba, dan semacamnya. Imunitas parlemen terhalang perbuatan dengan perbuatan-perbuatan demikian,” kata Zainal Arifin Mochtar dari Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM (Pukat), dalam keterangan, Rabu (14/02/2018).

Menurut Zainal, di samping itu, imunitas DPR yang mengancam pemidanaan atas kritik yang ditujukan ke parlemen sangat bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang dinyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

“Selanjutnya tentang izin pemeriksaan anggota DPR, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden. Jika dalam UU MD3 kemudian menggeser izin tersebut di tangan MKD, maka tentunya akan terjadi perbenturan hukum antara UU MD3 dan Putusan MK yang sudah diputuskan terlebih dahulu. Fakta pertentangan antara UU MD3 dan Putusan MK terkait izin pemeriksaan anggota DPR menjadi pelajaran sangat buruk bagi pembentukan peraturan perundang-undangan,” terangnya

Sementara itu, terkait pemanggilan paksa oleh DPR terhadap seseorang dengan dukungan kepolisian, pada dasarnya DPR tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan polisionil. “Akan tetapi, apabila pasal tersebut didasarkan pada kasus pemanggilan pimpinan KPK terkait hak angket beberapa waktu lalu, maka DPR telah keliru mengatur dan menafsirkan dukungan kepolisian tersebut. Apabila ketentuan ini dilaksanakan, maka akan berakibat pada potensi pelaksanaan kesewenang-wenangan lembaga legislatif,” tegasnya.

Zainal menilai Presiden seharusnya juga turut andil untuk ikut bertanggung jawab atas keputusan paripurna ini.

“Aroma tidak sedap akan muncul jika pemerintah ternyata satu suara dengan DPR. Jika pemerintah diam saja, maka kesungguhan pemerintah dalam upaya menjaga penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat diragukan,” katanya.

Berdasarkan tiga hal di atas, menurutnya, UU MD3 yang baru selesai diparipurnakan menjadi jalan lahirnya kesewenang-wenangan DPR.

Oleh karena itu, Pukat Menolak keras pemberlakuan UU MD3, khususnya terkait dengan imunitas DPR, permintaan izin pemeriksaan anggota DPR ke MKD, dan pemanggilan paksa oleh DPR melalui dukungan kepolisian.

“Pukat akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk menggugat UU MD3 dengan jalan mengajukan permohonan uji materi (judicial review) UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi,” tegas Zainal.

Selain itu, PUkat mendesak pemerintah untuk menolak revisi UU MD3 dan mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan hak menyampaikan pendapat yang dilindungi konstitusi dengan cara menyampaikan kritik yang membangun kepada DPR dan umumnya semua penyelenggara negara untuk menjaga penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tanggapan Ketua DPR

Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memastikan, mekanisme pengesahan UU MD3 di DPR dalam rapat paripurna yang digelar Senin (12/02/2018) sudah sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku. Bambang memastikan, sebelum disahkan di Rapat Paripurna Dewan juga sudah melalui proses pembahasan bersama dengan Pemerintah. Oleh karena itu, dia mempersilakan siapa pun untuk menggugat di MK jika tidak sependapat.

“Jika ada pihak-pihak yang tidak puas, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara yang berhak menentukan suatu UU bertentangan atau tidak dengan Konstitusi,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Politisi dari Partai Golkar itu menjelaskan bahwa Pasal 245 terkait pemeriksaan Anggota DPR yang terlibat tindak pidana, ketentuan tersebut sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sebab hanya penambahan frasa “mempertimbangkan”, bukan mengizinkan.

“Soal Pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen, hal tersebut adalah wajar mengingat di beberapa negara ada pasal sejenis yakni untuk menjaga kewibawaan Lembaga Negara seperti di peradilan (contempt of court) dan di DPR RI (contempt of parliament),” terangnya.

Sementara itu, terkait Pasal 73 mengenai pemanggilan paksa, dijelaskan Bamsoet bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan teknik perundang-undangan, yang jika dalam ketentuan pasal yang terkait ada kata-kata ‘wajib’, maka konsekuensinya adalah harus ada sanksi agar pasal tersebut dipatuhi.

“Mengenai kata penyanderaan tersebut, sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban pemenuhan pemanggilan,” tandas Bamsoet.

Menurut Bamsoet, setiap profesi harus mendapatkan perlindungan hukum, termasuk anggota Dewan. Perlindungan ini juga telah dimiliki oleh wartawan sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 tahun 1999, dimana dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dipanggil oleh polisi, tetapi dapat dipanggil oleh Dewan Pers.

“Hak imunitas juga telah dimiliki oleh advokat dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU No. 18 tahun 2003,” pungkas Bamsoet yang juga pernah menjabat Ketua Komisi III DPR RI itu. 

AHY yang ingin bertemu Megawati
Ustazku yang cabul
Petualang janda
Membersihkan racun demokrasi di Pilkada 2018
Cekaman rasa takut korban kekerasan seksual
Fetching news ...